Latest

March 28, 2018 - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepegawaian Calon Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya Tahap I dan Tahap II Tahun 2018 SURAT  TUGAS Nomor : 3072/UN10/KP/ ... +++ March 15, 2018 - Cuti Dasar Hukum :  PP 11 Tahun 2017 Te ... +++ February 28, 2018 - Panduan SISTER untuk Dosen   No. Berkas  01. Panduan SIS ... +++ February 22, 2018 - BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyele ... +++ January 29, 2018 - BPJS Kesehatan Untuk persyaratan pengajuan kartu B ... +++ January 29, 2018 - Model C SYARAT PENGURUSAN MODEL C Kantor Pu ... +++ January 19, 2018 - Sosialisasi DUPAK   MATERI SOSIALISASI STANDARD ... +++ January 9, 2018 - Pemetaan dan ABK Tenaga Kependidikan Dalam rangka perencanaan dan pembin ... +++ December 27, 2017 - Hasil Remidi Peserta Diklatsar CDT UB Tahun 2017 PENGUMUMAN Tentang HASIL REMIDI BAG ... +++ December 12, 2017 - Hasil Seleksi CPNS Tahun 2017 PENGUMUMAN Nomor : 12145/UN10/KP/20 ... +++ webdesign

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah merumuskan Rencana Strategis Pendidikan Tinggi 2010 – 2014, yaitu meningkatkan peran pendidikan tinggi untuk memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global. Mengacu pada Renstra tersebut, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas dalam pembinaan, pengembangan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi tenaga kependidikan perguruan tinggi, memberi perhatian khusus untuk meningkatkan profesionalismenya.

Pegawai sebagai tenaga kependidikan di perguruan tinggi pada umumnya merupakan berada dalam jabatan fungsional umum. Kariernya masih mengikuti karier reguler dengan kenaikan pangkat/golongan secara berkala 4 (empat) tahunan. Berbeda dengan pegawai tenaga fungsional tertentu yang telah memiliki sistem karier dan kompetensi yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tenaga fungsional umum belum memiliki aturan yang jelas. Karenanya terdapat berbagai permasalahan, baik yang menyangkut kompetensi, karier, maupun kesejahteraan mereka.

Dalam masalah karier, tenaga kependidikan yang bekerja dalam laboratorium telah memiliki jabatan fungsional tertentu, yaitu PLP. Namun, PLP dimaksud hanya berlaku bagi laboratorium tertentu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 03 Tahun 2010. Laboratorium dimaksud adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, danlatau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya PLP, maka tenaga kependidikan yang bekerja pada laboratorium yang masuk kategori Permen PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2010, dapat berpindah status menjadi pejabat fungsional tertentu. Memfasilitasi kondisi tersebut, maka dilaksanakan diklat laboratorium yang memberikan bekal pemahaman tentang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan.

Sumber : Buku Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pranata Laboratorium Pendidikan